MONITORING TINDAK LANJUT TRANSFORMASI DIGITAL PERLINDUNGAN SOSIAL OLEH BPKP PROVINSI NTB
Lombok Timur, Pada hari selasa tanggal 15 September 2026, Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur menerima kedatangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB terkait monitoring tindak lanjut tranformasi digital perlindungan sosial (Perlinsos).
BPKP secara rutin melakukan monitoring terhadap implementasi dan tindak lanjut transformasi digital Perlinsos serta digitalisasi bantuan sosial (Bansos) diwilayah Nusa Tenggara Barat, pada kali ini menuju Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemerintah Provinsi NTB kini memperketat aturan dengan mewajibkan penerimaan Bansos (PKH dan BPNT) untuk mengatifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dijadikan instrumen validasi data pembanding data tunggal, dalam hal ini Dinas Dukcapil merupakan petugas dari aktivasi IKD yang dianggap masih berada diangka minim yaitu sekitar 7 persen.
Hasil Monitoring menunjukkan tingkat pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru mencapai kisaran 7.000 keluarga, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan wilayah pilot project nasional lainnya, untuk itu melalui Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran, BPKP melakukan pengumpulan informasi untuk memperoleh gambaran pelaksanaan transformasi digital Perlinsos, dimana data ini digunakan sebagai basis penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola bagi pemerintah daerah. Tim dari BPKP juga menyoroti pentingnya dukungan insfratruktur jaringan, terutama ketersediaan akses internet dilokasi-lokasi pelayanan publik agar sistem Perlinsos Digital berjalan optimal.
Di karenakan data kependudukan dan IKD merupakan fondasi utama serta syarat mutlak agar program perlindungan sosial digital tepat sasaran, transfaran dan bebas dari birokrasi yang berbelit belit untuk itu Dinas Dukcapil akan mengambil langkah taktis melalui percepatan aktivasi IKD secara marathon dan masif serta untuk memperkuat keakuratan data penerima manfaat di daerah dilaksanakan pembersihan dan integrasi data Kependudukan dengan memperkuat keandalan sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat secara real time.