BAKSO BAKSO
Kembali ke Buletin Dukcapil Lombok Timur

SOSIALISASI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

SOSIALISASI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
Gambar tidak tersedia

Lombok Timur, Pada hari selasa tanggal 15 September 2026, Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di Rupatama II Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.

Sosialisasi dan FKP diselenggarakan  oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur merupakan dua pilar penting untuk memperbaiki mutu layanan dan validasi data kependudukan yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Lombok Timur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan BPJS, perwakilan Operator Desa, perwakilan Puskesmas dari pasilitas kesehatan, serta berbagai mitra kerja dan perwakilan organisasi terkait pelayanan adminduk lainnya.

Berbagai rangkaian acara digelar yang beberapa titik poinnya yaitu dalam hal peningkatan kualitas dan transfaransi pelayanan yang bertujuan memberikan pelayanan adminduk yang lebih mudah, cepat dan transparan kepada masyarakat melalui pelibatan mitra kerja seperti Puskesmas, BPJS dan OPD terkait dengan tingkatan frekuensi dua kali setiap semester agar informasi regulasi adminduk tersampaikan secara maksimal kepada mitra dan masyarakat, serta melalui acara ini juga diberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan yang diberikan kepada instansi dan desa terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026

Dalam Kesempatan ini Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur menyampaikan pencapaian dalam perekaman KTP-e yaitu merupakan 10 besar nasional dengan capaian lebih dari satu juta jiwa, serta penekanan agar aturan baru dipahami dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan pelayanan ditengah cepatnya arus informasi media sosial untuk itu dalam sosialisasi dan FKP kali ini diharafkan menjadi wadah menampung masukan, kritik dan saran dari berbagai belah pihak atau pemangku kepentingan untuk memperbaiki standar pelayanan publik dan memastikan data kependudukan yang valid guna mendukung program atau rencana pembangunan daerah.